Bau Politik di Balik Perlawanan Vaksin Nusantara

  • Share

Jakarta, CNN Indonesia –

Upaya sejumlah Anggota DPR dukungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meloloskan Vaksin Nusantara jangan sebagai bentuk intervensi politis. Diduga, ada motif kepentingan industri farmasi global.

Vaksin Nusantara digadang-gadang oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, saat berkunjung ke RSUP dr Kariadi, Semarang, bersama Komisi IX DPR untuk meninjau uji klinis tahap II pada 16 Februari.

Dalam perjalanannya, vaksin ini terganjal oleh keputusan BPOM yang terkait Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK). Lembaga penilaian dokumen Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) hingga hasil uji klinis fase I Vaksin Nusantara belum sesuai kaidah penelitian.



Diketahui, untuk uji klinis fase I vaksin nusantara ini dimulai dengan penyuntikan yang berlangsung hingga 11 Januari. Lalu, pada 3 Februari dengan monitoring dan evalusi.

Pelaksanaan uji klinis fase I ini merupakan kerja sama antara Rama Pharma bersama AIVITA Biomedis asal Amerika Serikat, Universitas Diponegoro (Undip), dan RSUP dr. Kariadi Semarang.

Keputusan BPOM itu menuai antipati anggota dewan yang terhormat. Komisi IX DPR mengatur BPOM seolah menghalangi vaksin karya anak bangsa, hingga menuding pilih kasih antara Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih.

Di tengah polemik ini, sejumlah anggota DPR mendatangi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto pada Rabu (14/4) untuk mengambil sampel darah. Hal itu disebut sebagai rangkaian proses vaksinasi dari Vaksin Nusantara.

Mereka yang datang di antaranya yakni Wakil Ketua Komisi IX DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi Golkar Melki Laka Lena. Selain itu, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo juga turut hadir di RSPAD.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan keikutsertaan anggota Komisi IX DPR dalam rangkaian proses vaksinasi vaksin besutan Terawan itu masalah baru.

Apalagi, kata Lucius, BPOM juga tidak kelanjutan uji klinis fase II vaksin tersebut dengan sejumlah alasan. Menurut Lucius, di tengah polemik ini, seharusnya DPR justru menjadi pihak yang mencari jalan keluar di tengah kontroversi atas vaksin nusantara ini.

“DPR alih-alih menjadi pihak yang kemudian menjadi jalan keluar di tengah-tengah banyak masalah di sini, tapi mereka justru penyebab masalah ini berkaitan dengan masalah yang menciptakan masalah yang terkait dengan cara Vaksin Nusantara itu sendiri,” tutur dia CNNIndonesia.com, Rabu (14/4) malam.

Terkait Vaksin Nusantara ini, Lucius meyakini BPOM telah melakukan tugasnya sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Sementara, apa yang dilakukan oleh anggota DPR saat ini yang tidak bisa dianggap sebagai langkah politik yang tidak bisa dibenarkan.

“Tidak bisa melawan politik melawan standar-standar yang sudah ditetapkan itu, saya kira dalam konteks DPR menganggap BPOM pilih kasih dan sebagainya itu yang membuat masalah ini menjadi bertambah pelik, tindakan DPR kemudian ditampilkan sebagai bentuk dalam tanda intervensi kepada BPOM,” ujarnya.

Lucius juga berpendapat bahwa BPOM menjadi pihak yang kredibel untuk memberikan penjelasan terkait vaksin nusantara ini. Apa yang dipertontonkan oleh para wakil rakyat itu, menurut Lucius justru memolitisasi isu Vaksin Nusantara.

Hal itu, kata Lucius, justru akan memberikan efek pada tingkat kepercayaan publik. Sebab, terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat terkait Vaksin Nusantara tersebut.

“Aksi politik DPR terlihat ingin berhadap-hadap dengan BPOM dan itu membuat masalah vaksin ini cenderung politis akan kemudian dipolitisir dan tentu ini efeknya buruk untuk ke publik,” ucap Lucius.

Infografis Tahapan Riset Vaksin Corona Buatan RIInfografis Tahapan Riset Vaksin Corona Buatan RI. (Foto: CNN Indonesia / Timothy Loen)

Tak hanya itu, disampaikan Lucius, politisasi ini juga akan melakukan anggapan bahwa ada tujuan tertentu di balik Vaksin Nusantara ini.

“Saya kira sih betul dugaan bahwa ada kepentingan di belakang upaya DPR kalau betul yang mereka lakukan adalah upaya politikisasi Vaksin Nusantara, tinggal kemudian DPR harus membuka ke publik apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.

Terpisah, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyinggung soal industri farmasi global yang bisa mempengaruhi perpolitikan di Tanah Air.

“Nah dari awal saya katakan dua industri besar dunia yang sangat mempengaruhi sistem politik dan keamanan dunia, itu hanya dua, industri persenjataan dan industri farmasi, termasuk vaksin,” ucap dia.

Dalam proses pembuatan vaksin yang tak murah, menggandeng industri farmasi besar menjadi salah satu solusi. Kendati demikian, Agus mewanti-wanti untuk berhati-hati jika memang Indonesia merekomendasikan untuk membuat industri farmasi, termasuk vaksin.

Diketahui, vaksin nusantara besutan Terawan ini, turut disokong oleh AIVITA Biomedical asal Amerika Serikat. Pengembangan vaksin ini dimulai dengan transfer teknologi mutakhir sel dendritik dari AIVITA Biomedis kepada Rama Pharma.

“Strategi untuk membangun industri vaksin di Indonesia itu harus berhati-hati dan harus yang tadi saya ceritakan harus dikerjakan karena industri besar yang menentukan arah politik dan arah kebijakan dunia,” tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Peneliti Vaksin Nusantara dari Undip Semarang Yetty Movieta Nency, namun ia belum bisa mendukung pernyataan BPOM. Sementara anggota Tim Uji Klinis Vaksin Nusantara Jajang Edi Prayitno yang meresponnya juga enggan berkomentar. Jajang meminta untuk menghubungi Peneliti Utama vaksin Nusantara Djoko Wibisono.

(dis / arh)

[Gambas:Video CNN]

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.